Sabtu, 14 Mei 2011

ORGANISASI MASSA

Organisasi massa atau disingkat ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis massa yang tidak bertujuan politis. Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya agama, pendidikan, sosial.



Pasca reformasi tampak muncul banyak organiasi kemasyarakatan, "bak jamur dimusim hujan", dalam hal ini penulis mengkaian dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar 1945 amandemen keempat. Pasal mengenai Hak Asasi Manusia menjiwai ketetapan-ketepan Pasal 28 C tentang hak memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28 E (2) tentang kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan bersikap seusai hati nurani, (2) hak berserikat, berkumpul dan berpendapat. Pasal 28 F tentang hak berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi & lingkungan. Sebelum UUD '45 diamandemen bolak-balik, kita telah memiliki aturan tentang organisasi yang didirikan masyarakat atau yang dewasa ini dikenal dengan NGO (Non Goverment Organization), yaitu Undang-undang R.I Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Mari kita menelaah lebih dalam organisasi kemasyarakat dengan dasar Undang-undang R.I Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Definisi organisasi kemasyarakatan ditetapkan dalam Pasal 1:

Yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Asas Ormas ditetapkan kembali dalam Pasal 2:

Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas (asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara). Didalam penjelasan Undang-undang ini menetapkan bahwa penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan tidaklah berarti Pancasila akan menggantikan agama, dan agama tidak mungkin di-Pancasilakan; antara keduanya tidak ada pertentangan nilai.

Tujuan Ormas sesuai kekhususannya diatur dalam Pasal 3:

Kekhususan Ormas seperti yang ada saat ini, missal dalam bidang lingkungan hidup (Walhi, Kalhi, dll), hukum (Bina Kesadaran Hukum Indonesia, Rifka Annisa, LBH Apik), Agama (FPUB, Institut Dialog Antar Iman Di Indonesia), Budaya, Kesehatan, dll.
Dijelaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan dapat mempunyai satu atau lebih dari satu sifat kekhususan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Salah satu fungsi berdasar Pasal 5 d:

sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara Organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.

Harus memiliki AD/ART sesuai Pasal 7:

sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara Organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.

Pendirian dan Pembubaran Ormas

Meskipun ketentuan perundang-undangan tidak secara tegas menentukan dan mengatur pembentukan dan pendirian suatu ormas serta tidak adanya kewajiban pendaftaran dan perizinan namun secara umum suatu organisasi yang didirikan oleh anggotanya atas dasar kesamaan cita-cita dalam mencapai tujuan, namun secara  yuridis tetap implisit mempunyai maksud penataan secara administratif terkait dengan fungsi pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah.  

Tahapan dalam pembentukan suatu organisasi adalah: tahap gagasan ide, di mana anggota melemparkan gagasan yang biasanya berawal dari persoalan-persoalan sehari-hari, persolan mengenai kondisi negara, persoalan kehidupan keagamaan dan lain-lain; tahap perumusan ide; tahap pembahasan Rancangan AD/ART Organisasi, Arah Kebijakan, dan Program Kerja Organisasi; Tahap menetapkan hasil kesepakatan, tahapan ini merupakan aspek hukum internal organisasi, sebagai rancangan aturan main organisasi dalam menjalankan dan mencapai tujuan organisasi; tahap selanjutnya adalah membentuk dan memilih Pemimpin Organisasi dan yang terakhir adalah tahap pemberitahuan keberadaan organisasi kepada pemerintah.  

Setelah proses pembentukan maka organisasi tersebut memberitahukan (melaporkan) kepada instansi yang berwenang sesuai dengan tingkatan di mana ormas tersebut didirikan, artinya kalau bersifat nasional maka pemberitahuannya dilakukan ke Kementrian Dalam Negeri, kalau lingkupnya hanya provinsi maka pemberitahuannya dilakukan kepada gubernur cq Kesbanglinmas Provinsi, yang secara khusus Tata cara dan prosedur pemberitahuan ormas diatur dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 1986.

Pembentukan suatu organisasi kemasyarakatan yang melalui proses dan tahapan,  demikian halnya dengan pembubaran suatu organisasi kemasyarakatan,  pembubaran suatu organisasi kemasyarakatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang secara substansi ada tahapan-tahapan lebih dulu,  mulai dari pembekuan sampai akhirnya bisa dibubarkan setelah ada pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung dan/atau instansi terkait. Pembekuan dan pembubaran dilakukan apabila suatu ormas melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dan/atau menerima bantuan pihak asing tanpa persetujuan pemerintah pusat dan/atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. 





REFERENSI



0 komentar:

Poskan Komentar